#

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. POLEWALI MANDAR

Kabupaten Polewali Mandaryang beribukota di Polewali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang secara geografis terletak antara 30.40’ 00” - 30.32’ 00” Lintang Selatan dan 118.040’ 27” - 119.032’ 27” Bujur Timur, dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

o   Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa

o   Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

o   Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar

o   Sebelah barat berbatasan denganKabupaten Majene

Data curah hujan sementara di Kabupaten Polewali Mandar diambil dari stasiun Balai Benih Lantora No. 442 C. Merata curah hujan tahunan sekitar 1.902 mm dengan kisaran antara 1.422 – 3.306 mm dan jumlah rerata curah hujan bulanan berkisar dari 57 - 226 mm. Distribusi curah hujan bulanan tersebut menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Polewali Mandar mempunyai musim kemarau sekitar 2 bulan (Agustus-September), musim hujan atau bulan basah terjadi pada Nopember Januari dan Maret - April, sedangkan kondisi hujan agak kurang terjadi pada bulan Pebruari, Mei, Juni, Juli, Oktober dan Nopember. Distribusi curah hujan bulanan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Polewali Mandar tergolong beriklim basah dengan curah hujan yang relatif tinggi. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar ±2.022,30 km2. Pada tahun 2010, Kabupaten Polewali Mandar secara administratifterdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dengan 144 (seratus empat puluh empat) desa dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Tabel 2.1. berikut memperlihatkan luas wilayah per kecamatan, jumlah desa/kelurahan per kecamatan, dan persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten pada tahun 2009

 

      Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kondis geografis geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusaka lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sesuai dengan amanat Undang –Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra bencana, saat bencana sampai dengan pascbencana.

 

Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Saat ini, data bencana yang tersedia di kementerian / lembaga, institusi, Pemerintah daerah dan organisasi lainnya belum terintegrasi dengan baik, dimana format data dan informasi bencana masih beragam. Untuk itu diperlukan acuan sebagai pedoman dalam Pengelolaan data dan informasi bencana. BNPB telah menyediakan sebuah sarana penyimpanan data dan informasi kebencanaan berupa perangkat lunak aplikasi Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)